Satria-1 Percepat Akses Digital di Maluku Tengah

Jakarta, ID – Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), memastikan percepatan akses digital dengan memberikan layanan internet di wilauah Maluku Tengah melalui fasilitas Satelit Republik Indonesia (Satria-1).

Pemerintah berkomitmen terus memeratakan pembangunan konektivitas digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Maluku  Tengah, untuk meningkatkan transformasi digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pemerataan konektivitas dan akses digital merupakan salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah termasuk salah satu wilayah di Tanah Air yang menjadi perhatian Kemkomdigi untuk diberikan akses internet yang lebih baik,  melalui Satria-1.

“Jadi, nanti khusus untuk yang blank spot, kalau ada titik-titiknya itu mohon dikonsultasikan saja. Nanti, (kalua masuk wilayah 3T) bisa kita bantu,” tutur Nezar Patria, saat menerima Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, dikutip InfoDigital.co.id, Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, jika ada wilayah di Maluku Tengah yang masuk area non-3T, atau sudah masuk area yang komersial, Kemkomdigi akan mengordinasikannya dengan operator seluler untuk membangun menara base transceiver station (BTS).

Nezar melanjutkan, akses internet di wilayah 3T akan dilayani dengan Satria-1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerina Komdigi (Bakti) akan mempelajari dan menyediakan layanan internet untuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan pertahanan.

“Satria-1 mampu memberikan kecepatan 3-4 Mbps. Nanti, kita pelajari daerahnya, itu mungkin bisa dibantu pakai satelit Satria-1. Ground segment-nya bisa dipasang di titik-titik yang membantu untuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan pertahanan,” jelasnya.

Literasi Digital

Menurut Nezar, pada saat bersamaan, Kemkomdigi memberikan perhatian atas penguatan literasi digital masyarakat. Hal ini ditujukan agar masyarakat lebih siap memanfaatkan konektivitas digital yang sudah ada untuk kegiatan yang lebih berdampak.

“Literasi digital dibutuhkan di sana supaya masyarakat lebih aware. Ini juga untuk mendidik mereka agar paham bahayanya hoaks, informasi yang salah atau misinformasi, disinformasi,” tegasnya.

Wamenkomdigi juga mendoorng pengembangan kapasitas digital bagi aparatur pemerintahan daerah melalui Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy.

“Karena kita kan juga lagi gencarkan, mengakselerasi sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE,” pungkas Nezar. (bdm)