BSSN Siapkan Migrasi Kriptografi Indonesia Tahan Kuantum

Jakarta, ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia tengah menyiapkan konsep dan strategi migrasi kriptografi tahan kuantum  di Indonesia (RI).

Langkah BSSN, melalui Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, itu dieksekusi lewat penyelenggaraan Rapat Kick-Off Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum (Post-Quantum Cryptography/PQC).

Kegiatan dilaksanakan di Auditorium dr Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut pun menjadi forum konsolidasi awal untuk membangun kesamaan persepsi, menetapkan kerangka kerja dan mekanisme koordinasi, serta memperkuat sinergi anta pemangku kepentingan dalam mendukung migrasi menuju kriptografi tahan kuantum secara nasional.

Rapat diikuti sekitar 130 peserta secara hibrid yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, pakar, asosiasi, komunitas, dan perwakilan pelaku industri.

Forum bertujuan menyampaikan arah kebijakan nasional, menyepakati kerangka kerja dan pembagian peran gugus tugas nasional, serta mempercepat penyusunan peta jalan migrasi kriptografi tahan kuantum.

Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Tjahjo Khurniawan.

Dalam sambutannya, Tjahjo menegaskan bahwa perkembangan komputasi kuantum berpotensi mengancam algoritma kriptografi yang saat ini menjadi fondasi keamanan berbagai layanan digital.

“Karena itu, migrasi menuju Post-Quantum Cryptography tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan nasional, keberlangsungan layanan publik, kepercayaan digital, dan kedaulatan negara,” tutur Tjahjo, dikutip InfoDigital.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa migrasi kriptografi tahan kuantum membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, standardisasi, industri, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga kerja sama internasional.

“Untuk mendukung implementasinya, BSSN menetapkan lima program prioritas, yaitu penguatan regulasi, crypto inventory dan risk assessment, pengembangan crypto agility, standardisasi dan penjaminan mutu, serta penguatan SDM, riset, dan peningkatan kesadaran nasional,” ujar Tjahjo.

Sementara itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan dokumen Regulatory Impact Assessment (RIA) dan naskah urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum, serta paparan tools pemindaian aset kriptografi sebagai langkah awal identifikasi dan inventarisasi aset kriptografi nasional.

Melalui rapat itu, BSSN mengajak seluruh anggota gugus tugas nasional untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan migrasi kriptografi tahan kuantum yang efektif guna memperkuat ketahanan siber dan menjaga kedaulatan digital Indonesia. (abm)