PDN Cikarang Uji Coba Operasional Juni 2025

Jakarta, ID – Pemerintah menargetkan operasional Pusat Data Nasional 1 (PDN 1) yang berlokasi di Cikarang, di Kabupetan Bekasi, Provinsi Jawa Barat,  akan mulai masuk uji coba pada Juni 2025.

Mulai beroperasinya PDN 1 tersebut akan mempercepat transformasi digital nasional. Langkah ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, beroperasinya  PDN 1 Cikarang yang permanen menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan.

“Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Meutya Hafid, saat audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, dikutip InfoDigital.co.id, Sabtu (3/5/2025).

Menkomdigi menjelaskan bahwa PDN 1 telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” tegasnya.

Percepatan pembangunan dan operasional PDN 1 merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional.

Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal dengan memanfaatkan PDN 1.

PDN 1 Cikarang dibangun dengan skema government to government (G-to-G) financing bantuan dari Pemerintah Prancis dengan pendanaan 164.679.680 Euro atau sekitar Rp2,7 triliun.

Target 3 PDN

Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga PDN sebagai penguatan infrastruktur digital. Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasinya.

PDN Cikarang pun akan menjadi pusat data terintegrasi permanen pertama milik pemerintah di Indonesia. Selain PDN 1 Cikarang, pemerintah tengah menyiapkan PDN serupa di Batam (Kepulauan Riau) dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pembangunan tiga PDN tersebut penting dilakukan. Kehadirannya akan mengonsolidasikan 2.700-an data center yang dioperasikan pemerintah pusat hingga daerah. Pengintegrasiannya ke PDN pun akan memperkuat tata kelola data pemerintah guna menopang transformasi digital.

Menkomdigi juga menyoroti urgensi penguatan cadangan (backup) data operasional dari PDN 1. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantipasi jika ada gangguan operasional atau jika terjadi serangan siber

“Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS). Namun, anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan dan itu tidak ideal,” tutur Meutya.

Pemerintah juga ditegaskannya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan tiga PDN secara tuntas demi memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. (bdm)