Indonesia Tidak Boikot AI dari Negara China

Jakarta, ID – Indonesia tidak akan memboikot produk teknologi  kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dari negara mana pun, termasuk DeepSeek dari negara China. Indonesia terbuka dengan produk teknologi yang sesuai.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat bertemu dengan Industry Task Force (ITF) untuk memperkuat ekosistem digital, termasuk AI, di Indonesia.

Meutya menegaskan bahwa Indonesia akan mengadopsi prinsip kebijakan luar negeri yang terbuka dalam penggunaan teknologi AI dari berbagai negara.

“Indonesia harus mengikuti prinsip diplomasi luar negeri, yaitu bisa mengakses teknologi dari semua pihak. Yang terpenting, kesiapan masyarakat dan ekosistem digital kita dalam menghadapi transformasi teknologi yang semakin pesat,” ungkap Menkomdigi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, dikutip InfoDigital.co.id, Kamis (13/3/2024). .

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pun bersinergi dengan Industry Task Force (ITF) untuk memperkuat ekosistem digital, termasuk AI, di Indonesia.

Meutya Hafid menegaskan bahwa salah satu fokus utama kolaborasi tersebut adalah meningkatkan akses konektivitas melalui investasi dari dalam maupun luar negeri.

“Dalam hal investasi 5G dan akses konektivitas digital, area ini perlu mendapat perhatian lebih, baik melalui pendanaan negara maupun melibatkan pihak swasta serta dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Selain konektivitas, dia menyoroti pentingnya tata kelola digital sebagai kebijakan utama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Percepatan Ekosistem

Sementara itu, dia juga menekankan bahwa percepatan ekosistem digital harus disertai dengan regulasi yang baik dan mendorong munculnya lebih banyak startup tanpa menghambat perkembangan UMKM.

“Salah satu faktor kunci dalam penguatan ekosistem digital adalah kesiapan negara dalam memiliki pusat data yang andal dan aman,” tegasnya.

Menkomdigi menambahkan bahwa persiapan pembangunan pusat data nasional harus selaras dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang ada.

“Kita tahu bahwa data center milik swasta sudah ada, tetapi pemerintah juga perlu memiliki pusat data yang cukup kuat,” ujarnya.

Meutya juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkolaborasi dalam pengembangan pusat data nasional. Kolaborasi ini akan memperkaya perspektif pemerintah dalam membangun infrastruktur digital lebih baik. (bdm)