EY Sarankan Indonesia Kemitraan untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta, ID – Ernst & Young (EY), firma jasa profesional multinasional yang menyediakan layanan audit, pajak, konsultasi, dan advisory asal Inggris, menyarankan Indonesia untuk memanfaatkan skema kemitraan publik-swasta (KPS) untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur.

KPS dinilai akan memainkan peran penting dalam memobilisasi modal sektor swasta sambil menjaga disiplin fiskal di tengah keterbatasan dan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Sebagai contoh, proyek pembangkit Listrik Batang, Jawa Tengah, di mana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berhasil melibatkan investor swasta untuk membangun infrastruktur berskala besar tanpa meningkatkan utang negara secara signifikan.

Selain skema tersebut, bank pembangunan multilateral, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB), Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), dan Bank Dunia, juga telah memberikan pinjaman berbunga rendah untuk mendukung perluasan infrastruktur Indonesia.

Untuk semakin memperkuat kepercayaan investor, Indonesia juga dapat memanfaatkan jaminan infrastruktur yang diberikan untuk membantu mengurangi risiko politik dan regulasi, sehingga proyek infrastruktur Indonesia lebih layak untuk dibiayai oleh investor global.

Dalam kondisi sekarang, EY Indonesia Strategy and Transactions Partner Setio Prabowo mengingatkan, Indonesia bisa fokus pada strategi pembiayaan yang sejalan dengan praktik terbaik global.

“Memperluas skema konsesi terbatas, memanfaatkan land value capture, dan memperkuat kerangka kerja KPS akan memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi infrastruktur berkelanjutan tanpa menambah beban fiskal,” ujar Setio, dikutip InfoDigital.co.id, Sabtu (15/3/2025).

Menurut dia, jaminan infrastruktur juga akan memberikan mitigasi risiko yang diperlukan yang dicari para investor di pasar negara berkembang.

Dengan menerapkan model pembiayaan strategis dan terkelola risikonya, Indonesia dapat memobilisasi modal, mempertahankan perluasan infrastruktur, dan menjaga momentum ekonomi sambil mengelola kendala fiskal secara efektif.

Pendorong Ekonomi

EY mengingatkan, pembangunan infrastruktur Indonesia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan ekspansi dengan keberlanjutan fiskal.

Dengan rasio utang terhadap PDB relatif tinggi, yaitu 44,0% untuk ekonomi yang sedang berkembang dan meningkatnya biaya pinjaman global, pemerintah harus mencari mekanisme pembiayaan alternatif untuk mengamankan investasi jangka panjang sekaligus memastikan stabilitas keuangannya.

Sementara itu, di era yang diwarnai oleh disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ekspektasi publik yang terus berkembang, tantangan utama pemimpin pemerintah dan sektor publik adalah menavigasi lanskap risiko yang berubah dengan cepat tanpa mengorbankan penyediaan layanan publik atau tanggung jawab fiskal.

Mengingat tekanan keuangan dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, ‘bisnis seperti biasa’ pun bukan lagi pilihan yang layak. (bdm)