Kemkomdigi Tindak Lanjuti 91,48% Rekomendasi BPK

Jakarta, ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mencapai 91,48%.

Hal tersebut pun memastikan sistem pengendalian atas penggunaan anggaran negara di Kemkomdigi makin tepat sasaran dan sesuai yang direncanakan.

Pencapaian itu menempatkan Kemkomdigi sebagai salah satu entitas dengan tingkat penyelesaian  tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksa BPK  per semester I-2025  di atas 90% dengan kategori pagu anggaran di atas Rp1 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menegaskan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kemkomdigi bukan sekadar memenuhi kewajiban administrative.

Hal tersebut juga dilakukan guna memastikan anggaran negara yang dikelola oleh Kemkomdigi benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan.

“Setiap rekomendasi kami tindaklanjuti agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Ismail  di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, dikutip InfoDigital.co.id, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, perbaikan tata kelola berpengaruh langsung kepada kualitas program, mulai dari perluasan akses internet, dukungan bagi UMKM digital, hingga penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital.

Dengan perbaikan yang konsisten, Kemkomdigi juga dapat menekan pemborosan, mempercepat eksekusi program, dan memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

“Capaian ini menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga disiplin. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Dia melanjutkan, Kemkomdigi memastikan penggunaan anggaran yang lebih tertib akan mempercepat pelaksanaan program prioritas, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan digital yang lebih merata, aman, dan mudah diakses.

Tata Kelola 3T

Perbaikan tata kelola keuangan langsung juga berperan mempercepat pelaksanaan strategi terhubung, tumbuh, dan terjaga (3T).

Pada aspek terhubung, anggaran digunakan untuk memperluas jangkauan internet hingga wilayah yang belum terlayani, meningkatkan kualitas jaringan di daerah padat pengguna, serta memastikan layanan publik digital dapat diakses tanpa gangguan.

Upaya itu mendukung akses belajar daring, layanan kesehatan jarak jauh, dan layanan administrasi pemerintah yang lebih cepat.

Pada aspek tumbuh, anggaran Kemkomdigi diarahkan untuk memperkuat ekonomi digital masyarakat.

Program difokuskan pada pendampingan UMKM agar masuk ke platform digital, penguatan koperasi desa berbasis teknologi, serta pelatihan talenta digital bagi pelajar dan masyarakat umum agar siap masuk ke pasar kerja digital.

Pada aspek terjaga, anggaran Kemomdigi mendukung penguatan keamanan dan pelindungan masyarakat di ruang digital.

Fokus diberikan pada implementasi kebijakan pelindungan anak, peningkatan literasi digital, serta pengawasan terhadap konten berisiko dan penyalahgunaan data pribadi.

“Kemkomdigi memastikan strategi terhubung, tumbuh, dan terjaga hadir dalam bentuk yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari akses internet yang lebih merata, peluang usaha yang terbuka, hingga ruang digital yang lebih aman bagi seluruh keluarga,” pungkas Ismail. (lmm)