BSSN Gandeng APSIPOL Perkuat Kedaulatan Digital dan Siber Nasional

Jakarta, ID – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi mengajak Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) untuk memperkuat dan mewujudkan kedaulatan digital nasional.

Hal tersebut disampaikan Nugroho saat menjadi pembicara dalam Temu Nasional dan Milad Satu Dekade Keberdampakan APSIPOL (Asosiasi Program Studi Ilmu Politik) Tahun 2026 bertema ‘Kedaulatan Digital, Keamanan Siber, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia’ di Gedung ASEEC, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua APSIPOL Dr Asep Sahid Gatara, MSi, Dewan Penasihat APSIPOL Prof Dr Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dra, MA, Prof Ramlan Surbakti, PhD, Ketua Pelaksana dan Ketua Departemen Politik UNAIR Prof Dr Mohammad Asfar, Drs, MSi.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Dekan FISIP UNAIR M Muttaqien, SIP, MA, PhD, serta Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsekal Muda R Tjahjo Khurniawan.

BACA JUGA:RUU Keamanan Siber Harus Jadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

Dalam paparannya, Nugroho menyampaikan bahwa transformasi digital melalui kecerdasan buatan AI, komputasi awan, dan teknologi lainnya harus diimbangi dengan kesiapan keamanan sejak awal. 

“Kedaulatan digital bukan sekadar kemampuan menguasai teknologi secara mandiri, tetapi juga kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengendalikan ketergantungan dalam ekosistem teknologi global,” ujar dia, dikutip InfoDigital.

Menurut dia, pelindungan data merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Pengelolaannya pun perlu mencakup infrastruktur, sistem, aplikasi, hak akses, pemrosesan, penyimpanan, dan enkripsi. 

Ancaman serangan siber juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kebocoran data pribadi, gangguan layanan publik, aktivitas ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

BACA JUGA:Keamanan Siber Fondasi Perlindungan Bisnis Ekonomi Kreatif Indonesia

Kolaborasi Quad Helix

Menurut Kepala BSSN, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa melalui pendekatan quad helix, yakni melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas, serta didukung oleh media.

Apalagi, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya ancaman siber, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. 

“Karena itu, diperlukan komitmen, kolaborasi, dan kontribusi nyata dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media,” tegas Nugroho.