Janji Brain Chiper Bocorkan Password Enkripsi PDNS 2

Jakarta, ID – Brain Cipher, kelompok peretas yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 milik pemerintah, membuat unggahan akan memberikan password secara gratis agar data layanan publik dari berbagai instansi yang dikunci di pusat data tersebut bisa digunakan lagi pada Rabu (3/7/2024).

Unggahan tersebut dilakukan oleh Brain Chiper di dark web bernama Ransomware Live dan di-posting ulang akun monitoring dark web @stealthmole_int, Selasa (2/7/2024).

Hal itu disampaikan setelah Brain Chiper membobol dan mengirimkan ransomware Lockbit 3.0 ke PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/6/2024), pukul 23.15 WIB.

“Rabu pekan ini, kami akan beri Anda kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami menjelaskan betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis berkualifikasi. Serangan kami tidak membawa konteks politik, hanya uji penetrasi dengan pascabayar,” ungkap Brain Chiper.

Peretas tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan serangan terhadap PDNS 2 adalah untuk mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia tentang pentingnya membiayai ketahanan siber dan merekrut spesialis yang berkualifikasi di Tanah Air.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pemulihan layanan publik terdampak serangan siber ransomware pada PDNS 2 milik pemerintah kembali normal pada akhir Juli 2024.

Seperti diberitakan, layanan publik 44 instansi/lembaga negara dan pemerintah daerah di Tanah Air sempat lumpuh akibat serangan siber ransomsare Brain Chiper Lockbit 3.0 terhadap PDNS) 2.

Hingga Rabu (26/6/2024), baru layanan di lima instansi/lembaga yang berhasil dipulihkan dan 39 lainnya masih diusahakan.

“Baru saja, saya memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo, Kepala BSSN, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024,” jelas Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menurut dia, layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam upaya proses pemulihan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan backup server dari Cold Site Batam yang kemudian diaktifkan pada fasilitas PDNS 1 dan data center temporary milik penyedia.

Mengenai perlunya backup data layanan public milik instansi/lembaga milik pemerintah, Hadi menekankannya sebagai kewajiban.

“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup di DRC atau cold site di Batam dan bisa auto gate interactive service,” pungkas dia. (alm)