Indonesia Ingin Keijakan AI Adil bagi Negara Berkembang

Jakarta, ID – Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi)  Meutya Hafid menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun kebijakan dan tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan adil bagi semua negara, termasuk negara berkembang.

Berbicara di Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit yang berlangsung di Paris pada Minggu (9/2/2025), Meutya Hafid menyampaikan peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.

“Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan,” Menkomdigi, dikutip InfoDigital.co.id.

Indonesia disebutnya ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitra.

Pada forum tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI’s Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

Indonesia juga mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

AI merupakan kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital.

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,” tegasnya.

Indonesia mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang.

“AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,”  pungkas Menkomdigi. (dmm)