Tarif Internet dan Video Dipastikan Naik 1 Januari

Jakarta, ID – Pemerintah memastikan tarif internet dan video streaming akan dikenakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Sebab, layanan tersebut dinilai sebagai barang mewah.

Itu artinya, tarif internet dari penyedia layanan internet (internet service provider/ISP), baik yang berbasis kabel (fixed broadband) maupun seluler (mobile broadband) serta layanan platform over the top (OTT), antara lain pay TV, Vidio, Netlfix, dan lainnya akan naik 1% menjadi 12%.

Hal itu pun akan makin menjadi beban bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang daya belinya sedang stagnan/turun. Sebab, pengenaan PPN menjadi 12% pasti akan dibebankan kepada pelanggan sebagai pengguna jasa tersebut.

MyRepublic, penyedia ISP fixed broadband bagian dari Grup Sinar Mas, pun telah melayangkan surat pemberitahun terkait rencana pengenaan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

“Kami informasikan, per tanggal 1 Januari 2025 akan terdapat perubahan tarif PPN dari 11% menjadi 12% sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ungkap manajemen MyRepublic, dikutip InfoDigital.co.id, Selasa (17/12/2024).

Berikan Insentif

Walaupun begitu, pemerintah mengaku akan memberikan insentif barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari penaikan PPN dengan proyeksi total pendapatan negara Rp265,6 triliun pada 2025.

Pemerintah memberikan fasilitas bebas PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan,  kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

“Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, pemerintah  menyiapkan insentif Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (16/12/2024). (bdm)