TikTok Nyatakan Hentikan Layanan di AS Minggu

Jakarta, ID – TikTok, platform berbagi video pendek milik ByteDance asal China, menyatakan akan menghentikan layanan (offline) di Amerika Serikat pada hari Minggu (19/1/2025) waktu Amerika Serikat (AS).

Hal itu akan dilakukan jika pemerintahan Presiden Biden tidak campur tangan dengan memperpanjang kesempatan TikTok tetap boleh beroperasi di AS. Sebab, TikTok akan tunduk kepada regulasi yang ada.

Seperti dberitakan sebelumnya, Biden telah mengeluarkan RUU Anti-TikTok (TikTok Bill) pada 2024 dan akan efektif berubah menjadi Undang-Undang (UU) mulai 19 Januari 2025.

Sebagai jalan tengah, ByteDance harus menjual TikTok kepada pengusaha AS, namun belum terealisasi sampai batas waktu tersebut. Penguasaan nasional akan mencegah China memanfaatkan TikTok memgoleksi data pribadi warga AS yang bisa mengancam keamanan nasional.

Juru bicara Gedug Putih pun telah menyatakan, posisi Presiden Biden tentang TikTok telah jelas selama berbulan-bulan, termasuk sejak Kongres mengirimkan RUU dengan cara yang sangat bipartisan ke mejanya.

TikTok harus tetap tersedia bagi warga Amerika, tetapi hanya di bawah kepemilikan AS, atau kepemilikan lain yang membahas masalah keamanan nasional yang diidentifikasi oleh Kongres melalui payung UU itu.

“Mengingat fakta waktu yang tepat, pemerintahan ini (Biden) mengakui bahwa tindakan untuk menerapkan UU tersebut harus dilakukan oleh pemerintahan berikutnya, yang akan mulai menjabat pada hari Senin (ketika presiden terpilih Donald Trump dilantik, 20/1/2025),”  ungkap Gedung Putih, dikutip InfoDigital.co.id, Jumat (17/1/2025) waktu AS.

Sebelumnya, Trump telah berjanji untuk menyelamatkan TikTok untuk tetap beroperasi di AS. Hanya saja, Trump baru akan dilantik sebagai presiden AS pada hari Senin (20/1/2025), sehari setelah TikTok dilarang beroperasi.

Trump juga mengatakan pada hari Jumat (17/1/2025) waktu AS, telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping tentang ‘menyeimbangkan perdagangan, TikTok, dan banyak topik lainnya’.

Langkah TikTok

Sementara itu, pada laporan terakhir sebelumnya, menurut TheVerge, TikTok sempat mengonfirmasi bahwa TikTok akan ‘dipaksa untuk berhenti pada tanggal 19 Januari’ kecuali memberikan pernyataan tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum.

Sementara itu, di AS, belum ada pernyataan dari para mitra penyedia, termasuk Apple dan Google, yang bersama-sama mendistribusikan TikTok melalui toko aplikasinya, dan mitra hosting-nya, yang meliputi Amazon dan Oracle.

Pernyataan TikTok itu disampaikan menyusul putusan Mahkamah Agung AS (Supreme Court) pada Jumat pekan ini waktu AS yang menguatkan hukum yang melarang aplikasi tersebut. Kecuali, perusahaan induknya di China, ByteDance, mau melepaskan kepemilikan sahamnya kepada warga AS.

Tak lama setelah putusan Mahkamah Agung AS itu, CEO TikTok Shou Chew ‘mengajukan banding’ kepada Presiden terpilih Donald Trump dalam sebuah video.

Tetapi, dia tidak memberikan indikasi apa pun tentang apa yang mungkin terjadi saat hukum (UU Anti-TikTok) tersebut mulai berlaku pada tengah malam di pengujung hari Sabtu pekan ini.

Ancaman Denda

Di sisi lain, Departemen Kehakiman AS (Department of Justice), yang bertugas menegakkan larangan TikTok, telah menyatakan rencana pengenaan ancaman denda US$5.000 per pengguna yang memiliki akses ke aplikasi tersebut.

Itu artinya, Pemerintah AS telah memberi sinyal bahwa TikTok akan tetap dilarang beroperasi mulai Minggu pekan ini dan ‘masih berada di balik larangan tersebut’.

Sementara itu, Jaksa Agung Merrick Garland menyatakan, rezim otoriter (China) seharusnya tidak memiliki akses tanpa batas ke jutaan data sensitif warga Amerika Serikat.

“Keputusan Pengadilan menegaskan bahwa Undang-Undang ini melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dengan cara yang konsisten dengan Konstitusi,” tutur Garland, Jumat waktu AS.

Di sisi lain, seiring semakin dekatnya batas waktu pelarangan TikTok, politisi yang semula mendukung Biden, mulai berubah pikiran dengan menyatakan bahwa ByteDance seharusnya memiliki lebih banyak waktu untuk menarik investasinya/menjual sahamnya ke AS.

Menurut The New York Times, Senator Chuck Schumer telah mengatakan kepada Presiden Biden bahwa membiarkan pelarangan TikTok akan ‘merusak warisannya’ karena segera pensiun. (dmm)