Kilas Balik Peristiwa Digital Indonesia 2024

Jakarta, ID – Tahun 2024 segera berakhir dalam hitungan jam dan memasuki Tahun Baru 2025. Pada 2024 ini, Indonesia mengalami beberapa kejadian terkait digital dan keamanan siber. Berikut beberapa di antaranya, yang besar.

Januari 2024

Sistem KAI Diretas

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr Pratama Persadha mengatakan, pada Januari 2024, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengalami serangan siber yang dilakukan oleh aktor peretas Stormous.

Pelaku membocorkan 82 kredensial karyawan PT KAI dan hampir 22,5 ribu kredensial pelanggan, serta 50 kredensial data karyawan perusahaan lain yang bermitra dengan KAI.

Data kredensial yang berhasil didapatkan peretas berasal dari sekitar 3.300 URL yang menjadi permukaan serangan situs eksternal PT KAI. Peretas  mendapatkan akses masuk ke sistem KAI melalui VPN menggunakan kredensial dari beberapa karyawan.

“Peretas menuntut tebusan sebesar 11,69 BTC atau hampir setara Rp7,9 miliar dan mengancam akan mempublikasikan semua data yang didapatkan jika tebusan tidak dibayarkan,” ungkap Pratama, dikutip InfoDigital.co.id, Selasa (31/12/2024).

Februari 2024

Sirekap Pemilu Bermasalah

Pada Februari 2024 , terjadi kegaduhan pada proses Pilpres dan Pilleg 2024. Sistem Sirekap yang dipergunakan oleh KPU memuat perbedaan antara suara yang dihitung di tingkat TPS dan hasil yang ditampilkan Sirekap.

Salah satu kendala Sirekap tidak adanya error checking, di mana seharusnya sistem langsung bisa mengetahui adanya kesalahan jika jumlah suara dalam satu TPS lebih dari jumlah surat suara yang dimiliki.

Proses rekapitulasi suara berjenjang pun sempat dihentikan pada 19 dan 20, yang bahkan, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang keabsahan hasil pemilu.

Sistem Sirekap juga menuai polemik karena diduga server yang dipergunakan berada di luar negeri. Kerja sama KPU dengan Alibaba Cloud untuk layanan Sirekap pun dinilai langkah yang buruk.

KPU juga dituntut melakukan audit publik dari source code yang digunakan untuk Sirekap, sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi berjalan dengan kaidah umum dan tidak ada baris program yang disusupkan untuk menguntungkan pasangan calon presiden tertentu.