Asia-Pasifik Kekurangan SDM Keamanan Siber

Jakarta, ID – Studi global dari Kaspersky, perusahaan penyedia konsultasi dan solusi sekuriti siber asal Rusia, menyebut bahwa kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kekurangan SDM keamanan siber yang mumpuni.

Hal tersebut disebutkan oleh hampir setengah (42%) oleh responden secara global.

Akibatnya, organisasi/perusahaan di kawasan Asia-Pasifik pun kekurangan tenaga kerja keamanan TI berkualitas untuk berbagai tugas mengurangi risiko serangan rantai pasokan dan hubungan tepercaya.

Sementara itu, tingkat keparahan dan frekuensi serangan rantai pasokan mengharuskan pengungkapan alasan utama yang mencegah organisasi/perusahaan untuk mengatasi risiko tersebut dengan sukses.

Kepala Pusat Operasi Keamanan di Kaspersky Sergey Soldatov mengatakan, ketika tim keamanan kewalahan, kekurangan staf, dan harus memprioritaskan tugas-tugas mendesak daripada prioritas ketahanan jangka panjang, organisasi akan rentan terhadap ancaman yang dapat bergerak diam-diam melalui ekosistem penyedia mereka.

Untuk memutus siklus tersebut, industri perlu mengadopsi strategi mitigasi yang lebih terpadu dan konsisten, mulai dari penilaian kontraktor yang terstandarisasi hingga kesadaran lintas tim yang lebih kuat.

“Keamanan rantai pasokan harus menjadi tanggung jawab bersama yang dapat ditegakkan di seluruh jaringan bisnis,” ungkap Sergey Soldatov, dikutip InfoDigital.co.id, Selasa (28/4/2026).

Menurut survei Kaspersky tersebut, salah satu hambatan utama untuk mengurangi risiko rantai pasokan dan hubungan tepercaya adalah kurangnya tenaga kerja yang berkualitas.

Kekurangan itu membuat organisasi tidak memiliki kapasitas untuk secara konsisten mengakses dan memantau kemungkinan kerentanan pihak ketiga di seluruh ekosistem mereka.

Di pasar Asia-Pasifik, persentase organisasi yang menyebutkan kurangnya staf keamanan TI yang berkualitas berkisar dari 34% di Singapura hingga 57% di Vietnam.

Di antara hambatan utama lainnya, responden mencatat perlunya menyeimbangkan berbagai prioritas keamanan siber, terutama menonjol bagi responden di India (54%), Vietnam (48%), dan Singapura (47%). Kondisi tersebut mencerminkan fakta bahwa tim keamanan yang ada terlalu banyak menangani tugas sekaligus yang mungkin menyebabkan ancaman rantai pasokan tidak teratasi dengan baik.

Masalah Struktural

Di luar kendala sumber daya, responden juga menunjukkan masalah struktural.

Di pasar Asia-Pasifik, persentase responden yang melaporkan bahwa kontrak tidak memiliki kewajiban keamanan TI untuk kontraktor berkisar 30-61%, menunjukkan bahwa banyak organisasi masih beroperasi tanpa persyaratan keamanan yang jelas untuk pihak ketiga.

Selanjutnya, berkisar 25-38% mencatat bahwa staf keamanan non-TI seringkali tidak sepenuhnya memahami risiko-risiko keamanan siber.

Di sisi lain, secara global, menurut survei yang sama, 85% bisnis mengakui bahwa organisasinya perlu meningkatkan perlindungan terhadap risiko rantai pasokan dan hubungan tepercaya, dengan hanya 15% perusahaan yang menganggap langkah-langkah keamanan mereka saat ini efektif.

Kepercayaan itu makin menurun di negara-negara ekonomi utama, seperti Jerman (6%), Turki (7%), Italia (8%), Brasil (8%), Rusia (8%), dan Arab Saudi (9%).

Pola tersebut kurang seragam di Asia Pasifik, di mana tingkat kepercayaan bervariasi lebih luas.

Sementara itu, pasar India (11%), Indonesia (14%), dan Singapura (14%) melaporkan tingkat kepercayaan yang rendah. Pasar lainnya, termasuk Vietnam (21%) dan Tiongkok (34%) menunjukkan kepercayaan lebih kuat pada perlindungan yang ada.