Big Data Jadi Kunci Akselerasi Transformasi Digital Daerah

Jakarta, ID – Big data kini bisa menjadi senjata baru akselerasi transformasi digital daerah. Pemanfaatannya  akan menjadi kunci akselerasi transformasi digital, khususnya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, dan transaksi online, yang tidak dapat diolah dengan perangkat lunak tradisional.

Big data dapat jadi bahan analisis guna mengungkap pola, tren, dan wawasan berharga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan strategis, serta inovasi produk dan layanan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, data yang melimpah dari aktivitas digital dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

“Pemanfaatan big data memungkinkan kita melakukan lompatan besar di sektor publik. Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mempercepat eksekusi layanan publik,” ungkap Nezar, dikutip InfoDigital.co.id.

Hal itu disampaikan Wamenkomdigi  dalam Seminar Nasional ‘Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital’ di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut dia, ketersediaan infrastruktur digital telah menghasilkan data yang sangat melimpah yang bila dikelola dengan baik dapat memperkuat akuntabilitas kebijakan publik.

Kondisi tersebut didukung konektivitas yang dibangun pemerintah sudah mencapai 97% dari wilayah berpenghuni. Penetrasi internet kini sekitar 80% dari total populasi, atau setara 222 juta jiwa.

“Semua aktivitas digital menghasilkan data yang sangat berharga bagi pengambilan kebijakan,” ungkapnya.

Nezar pun menekankan arti penting konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia agar kualitas data lebih terjamin dan efektif digunakan untuk pengambilan keputusan pemerintah.

“Kesalahan dalam membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang diambil. Karena itu, Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data. Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan integrasi data di portal tersebut,” kata dia.

Meski peluang besar terbuka, Nezar mengingatkan adanya ancaman serius berupa kebocoran data dan lemahnya kesadaran keamanan siber di sejumlah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan standar keamanan data.

Tata Kelola Big Data

Wamenkomdigi pun menawarkan dua strategi optimalisasi tata kelola big data, yaitu kemitraan publik–swasta serta pelibatan masyarakat melalui citizen generated data dan crowdsourcing.

“Tata kelola big data dapat ditempuh dengan mekanisme kemitraan publik–swasta. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam riset berbasis citizen generated data dan memanfaatkan crowdsourcing dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi,” paparnya.

Nezar mencontohkan praktik baik pemanfaatan big data di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang telah berhasil menurunkan angka stunting.

“Kabupaten Sumedang memanfaatkan platform digital untuk memantau kondisi ibu hamil dan asupan gizi. Pemantauan intensif berbasis data terbukti mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tutur dia.

Untuk memperkuat inovasi digital di daerah, Wamen Nezar juga mendorong pembentukan data labs sebagai ruang eksperimental bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menguji solusi teknologi.

Dalam kegiatan tersebut, Wamenkomdigi Nezar Patria didampingi oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Mira Tayyiba. (dmm)