Jakarta, ID – Delegasi Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pemerataan akses internet, pelindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna pada konferensi ‘2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference’ di Doha, Qatar.
Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pembangunan ekosistem digital inklusif, aman, dan tangguh melalui pengembangan infrastruktur konektivitas, penguatan regulasi perlindungan pengguna, serta kerja sama internasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Komdigi) Ismail memaparkan bahwa Indonesia terus memajukan transformasi digital di Tanah Air pasca-Plenipotentiary Conference 2022.
Sementara itu, fokus utama Pemerintah Indonesia mencakup upaya perluasan konektivitas, memperkuat infrastruktur ketahanan digital, dan meningkatkan kapasitas sumber daya.
"Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Sekjen Ismail, dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, dikutip InfoDigital, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:Pemerataan Internet Tak Lagi Andalkan Menara BTS
Pemerintah juga terus mengakselerasi jaringan dan teknologi seluler generasi kelima (5G) melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.
"Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.
Dalam tata kelola ekosistem digital, Indonesia juga tengah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (AI) nasional secara lintas sektor.
Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) guna memperkuat pelindungan anak di bawah usia 16 tahun juga telah diterbitkan.
Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Komdigi juga ingin memastikan keamanan identitas pengguna operator seluler menjadi prioritas utama dengan kewajiban verifikasi biometrik.
"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," tutur dia.
BACA JUGA:Kecepatan Internet Seluler RI 70,77 Mbps, Tertinggal dari 6 Negara Asean di Atas 100 Mbps
Kerja Sama dan Calonkan Anggota Dewan ITU
Pada kesempatan itu, Sekjen Komdigi Ismail juga menegaskan tantangan digital saat ini yang membutuhkan kerja sama lintas batas negara.