Jakarta, ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan kepada kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah.
Imbauan tersebut mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Informasi ancaman serangan siber sebelumnya beredar lewat sosial media dengan argumen sebagai bagian dari bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski ancaman belum terverifikasi kebenarnya, Komdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik K/L untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan, dan memastikan kesiapan penanganan insiden guna menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, dikutip InfoDigital, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA:BSSN Finalisasi Standar Kompetensi Tata Kelola Keamanan Siber Nasional
Karena itu, Komdigi meminta seluruh instansi K/L meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan.
Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikeluarkan 8 November lalu, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi juga telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik.
Ancaman Belum Terverifikasi
Sementara itu, dalam security advisory-nya, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, menyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan.
Ada sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Komdigi pun meminta PSE segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
BACA JUGA:ITSEC Asia Ingatkan Peningkatan Serangan Siber Berbasis AI, Kenali 5 Pola Serangannya
Masyarakat Juga Diminta Waspada