DPR Panggil Pemerintah Evaluasi 6,6 Juta Data Wajib Pajak Bocor

<strong>Jakarta, ID</strong> - Komisi I DPR mengundang <a href="https://infodigital.co.id/pembocor-66-juta-data-wajib-pajak-diancam-pidana/"><strong>Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)</strong></a> dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk bahas 6,6 juta <a href="https://infodigital.co.id/waspadai-dampak-kejahatan-perpajakan-dari-66-juta-data-wp-yang-bocor/"><strong>data wajib pajak (WP)</strong></a> yang bocor, Senin (23/9/2024) ini. Undangan Komisi I DPR kepada pemerintah itu akan dikemas dalam rapat dengar pendapat dan evaluasi tentang penanganan serangan siber data WP  di Gedung Parlemen, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan, Komisi I DPR akan meminta penjelasan pemerintah terhadap dugaan kebocoran jutaan data WP itu, termasuk milik Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. "Besok pagi (Senin, 23/9/2024), kami mau rapat dengan Polhukam, dengan Kominfo, besok pagi (Senin ini)," kata Abdul Kharis, seusai penutupan Rakernas PKS di kawasan Jakarta Pusat, dikutip <a href="https://infodigital.co.id/"><strong>InfoDigital.co.id</strong></a>, Minggu (22/9/2024). Kharis mengatakan, rapat tersebut hanya berisikan agenda tunggal pembahasan  mendalam terkait kebocoran data tersebut dan evaluasinya. Rapat ini menjadi yang terakhir Komisi I DPR dengan 2 mitra dari pemerintah itu untuk masa tugas 2019-2024. "Agenda tunggal membahas tentang itu (kebocoran data). Jadi, di ujung masa periode ini, kami besok (hari ini) masih rapat dengan kita hadirkan Polhukam sekalian, kan Kominfo ada di bawah Polhukam ya. Kita rapat besok pagi," ujarnya. <strong>Arahan Presiden </strong> Sementara itu, Presiden Jokowi pun sudah buka suara dan memberikan arahan terkait kebocoran data WP tersebut. Presiden memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memitigasi secepatnya. "Ya, saya sudah perintahkan Kemenkominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," ungkap Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). Peristiwa yang hampir serupa disebutnya juga masih terjadi di negara lain. Kebocoran data WP terjadi diduganya karena keteledoran pegawai Ditjen Pajak yang menggunakan kata kunci (<em>password</em>) hingga sistem penyimpanan data yang berbeda-beda. (ddm) &nbsp;